BANK Industri Negara (BIN) resmi berpindah dari kantor lamanya di Jalan Menteng Raya No. 7B, Jakarta. Perpindahan yang diresmikan pada 4 April 1956 itu tak sekadar simbol ekspansi usaha, namun ada amanat yang dititip oleh para pendiri bangsa.
Selain Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohamad Hatta, turut hadir para pemangku kepentingan di sektor ekonomi nasional. Di antaranya, Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo, Menteri Keuangan Jusuf Wibisono, Ketua DPR Sartono, Wali Kota Jakarta Raya Sudiro, anggota korps diplomatik, serta perwakilan dunia usaha.
Dengan anggaran Rp 6,3 juta untuk pembangunan dan Rp 1,2 juta untuk penataan interior, lembaga tersebut resmi menempati gedung anyar berlantai dua di Jalan Gondangdia Lama, Simpang Lima Menteng. Sekarang, ruas tersebut diberi nama Jalan RP Soeroso.
Dalam usia lima tahun, BIN tengah mencari bentuk yang semakin kuat sebagai lembaga pembiayaan pembangunan. Terobosan-terobosan baru pun perlu dilakukan misalnya saja menyoal kebutuhan pendanaan.
Presiden Direktur BIN, Suwirjo bilang, kebutuhan pendanaan bagi lembaganya dapat dipenuhi salah satunya lewat penerbitan obligasi. Dari sisi kebijakan, pihaknya juga mengusulkan penyesuaian UU Darurat Nomor 5 Tahun 1952 mengenai kedudukan hukum BIN.
Bukan Lembaga Sosial
Menteri Keuangan Jusuf Wibisono dalam sambutannya menegaskan pesan penting menyoal disiplin pembiayaan. Maklum, ke depan peran BIN dalam pembangunan akan lebih strategis di sektor industri, perkebunan, dan pertambangan.
Saat itu memang banyak kritik akibat maraknya penolakan dari pemohon kredit terkait fasilitas perbankan. Menkeu bilang, perlu pemahaman yang lebih luas lagi ke masyarakat umum maupun dunia usaha mengenai fungsi bank pembangunan.
Meski dimiliki negara, BIN bukan lembaga sosial. Bank tidak dapat begitu saja membiayai pihak manapun sepanjang syarat dan ketentuan belum dipenuhi.
Pembiayaan tetap harus didasarkan pada kelayakan usaha, kemampuan pengelolaan, dan kepentingan pembangunan. Pembiayaan pembangunan tidak boleh kehilangan disiplin risiko hanya karena membawa misi negara.
Selain itu, Jusuf juga bilang, penerbitan obligasi menang sebagai salah satu jalan keluar dari persoalan permodalan, namun itu saja masih belum cukup. Menurut dia, pembangunan industri nasional sangat bergantung pada faktor manusia, yaitu keberanian mengambil risiko, kemampuan bekerja keras, dan daya juang.
Kemampuan manusia inipun sudah ditunjukkan Jepang dan Jerman ketika membangun kembali industrinya pasca keruntuhan mereka di Perang Dunia II. Lantas, apakah manusia Indonesia sudah mampu menjawab harapan para pendiri bangsa?
Bersambung (Artikel ke-3)
BACA JUGA:
Referensi:
De Preangerbode, 7 Maret 1952; Java-Bode, 6 April 1956; 25 Tahun Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), 25 Mei 1960–25 Mei 1985; Warisan Sejarah Tak Ternilai, 2005.
