PERJALANAN Bank Industri Nasional (BIN) hingga akhirnya melebur ke dalam salah satu bagian Bank Mandiri sekarang ini cukup panjang dan berliku. Pendirian bank ini sendiri berawal dari inisiatif RM Margono Djojohadikusumo, yang merupakan Presiden Direktur Bank Negara Indonesia ketika itu.
N.V. Bank Industri Negara didirikan pada 4 April 1951 melalui akta Notaris Raden Soewandi di Jakarta. Margono melihat perlunya lembaga keuangan khusus untuk membiayai pembangunan industri Indonesia.
Lewat UU Darurat Nomor 5 Tahun 1952 yang berlaku surut, kedudukan BIN ditegaskan sebagai bank milik negara. Dengan payung hukum tersebut, mandatnya berbeda dengan bank komersial biasa.
BIN dirancang untuk menyediakan kredit jangka panjang dan penyertaan modal bagi sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pembangunan ekonomi, terutama perkebunan, perindustrian, dan pertambangan.
Sektor-sektor tersebut penting bukan hanya karena menghasilkan barang, tetapi juga karena menciptakan lapangan kerja, penerimaan negara, kapasitas produksi, serta fondasi bagi kemandirian ekonomi nasional.
Modal dan Pegawai
Pada 1955, modal yang telah disetor pemerintah kepada BIN mencapai sekitar Rp240 juta, sementara ketentuan pendiriannya menetapkan modal awal sebesar Rp500 juta.
Berselang tiga tahun keemudian, modal yang telah disetor meningkat menjadi sekitar Rp488,46 juta. Struktur tersebut menunjukkan bahwa pada fase awal, kemampuan BIN menjalankan mandat pembangunan masih sangat bergantung pada dukungan permodalan pemerintah.
Selain menggunakan modal negara dan cadangan, BIN juga menghimpun dana melalui pinjaman obligasi. Dengan sumber dana tersebut, bank menjalankan pembiayaan jangka panjang dan penyertaan modal kepada berbagai kegiatan ekonomi prioritas.
Di sinilah BIN memperlihatkan karakter khas sebuah development bank. Yakni, bukan sekadar menunggu aktivitas ekonomi tumbuh, melainkan ikut menyediakan pembiayaan untuk membuat aktivitas produktif tersebut dapat terjadi.
Dari sisi personel, BIN memulai perjalanannya dengan organisasi yang sangat ramping. Pada 1951, jumlah pegawainya hanya 15 orang, yang sebagian berasal dari bagian kredit industri BNI dan Bureau Herstel Financiering (BHF).
Seiring berkembangnya kebutuhan pembangunan, organisasi BIN ikut membesar. Cabang Surabaya dibuka pada 1954. Setahun kemudian menyusul Semarang, Medan, dan Banjarmasin. Padang kemudian menjadi cabang berikutnya pada 1958.
Menjelang 1960, jumlah pegawai BIN telah mencapai 502 orang. Sedangkan total asetnya tercatat sekitar Rp3,025 miliar.
Perkembangan tersebut memperlihatkan transformasi BIN dari sebuah institusi kecil pascakemerdekaan menjadi salah satu instrumen penting negara dalam pembiayaan pembangunan.
Bersambung (Artikel ke-4)
BACA JUGA:
Referensi:
De Preangerbode, 7 Maret 1952; Java-Bode, 6 April 1956; 25 Tahun Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), 25 Mei 1960–25 Mei 1985; Warisan Sejarah Tak Ternilai, 2005.
