JAKARTA. RAMBUKOTA – Penyelenggaraan Pemilu 2024 untuk calon perseorangan atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk masing-masing provinsi tengah memasuki tahapan baru. Mulai Jumat (16/12/2022) ini hingga Kamis (29/12/2022) mendatang, para calon anggota senator tersebut sudah dapat menyerahkan dokumen dukungan minimal pemilih pada sistem informasi pencalonan alias Silon.
Berdasarkan catatan pengalaman Pemilu 2019 lalu, surat suara pemilihan anggota DPD RI banyak yang tidak sah. Alhasil, hal tersebut harus menjadi perhatian para penyelenggara pemilu agar dapat diantisipasi dalam pelaksanaan hajatan politik pada dua tahun mendatang.
Cucum Sumardi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Barat mengatakan, upaya yang akan dilakukan untuk menantisipasi hal tersebut salah satunya dengan menggiatkan sosialisasi ke warga akan pentingnya memilih calon yang akan duduk di DPD RI. Di mana, nantinya akan ditetapkan sebanyak empat anggota terpilih untuk masing-masing provinsi di Tanah Air.
“Untuk calon perseorangan di Jakarta atau Jakarta Barat khususnya mungkin tidak sedikit surat suara yang tidak sah, karena tadi ya kurangnya sosialisasi. Sebetulnya, kami juga berupaya untuk melakukan sosialisasi pada 11 elemen masyarakat. Akan tetapi hal ini juga harus dibantu juga oleh teman-teman calon DPD,” kata dia ketika menghadiri acara Sosialiasi Pengawasan Partisipatif pada Pemilu Serentak Tahun 2024 yang digelas Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jakarta Barat, Jumat pagi.
Ia menjelaskan, alasan utama banyaknya surat suara pemilihan anggota DPD RI yang tidak sah lantaran daerah pemilihan (dapil) yang sangat luas, yakni mencakup satu provinsi. Akibatnya, banyak masyarakat atau pemilih yang tidak tersentuh sehingga kurang mengenal sosok para calon senator tersebut.
BACA JUGA :
- Dukung Peningkatan Baca Anak, MLJ Bakal Salurkan Buku ke Rumah Belajar
- KH Abdul Ghoni Basmol dan Potret Jemaah Haji Indonesia 1950
- Mari Bersama Jaga Anak dari Serangan Konten Negatif Internet
Oleh sebab itu, Cucum berharap para calon anggota DPRD DRI asal Ibu Kota ini gencar turun ke masyarakat demi mengenalkan personal dirinya. “Di DKI Jakarta misalnya, kemungkinan calon-calon DPD ini tidak bisa menjangkau 267 kelurahan yang ada. Sehingga, ini yang menjadi kendala bagi masyarakat karena kurang mengenal calon-calon DPD,” imbuhnya.
Sebagai informasi, pada Pemilu 2019 silam, secara nasional tercatat sebanyak 29,7 juta surat suara pemilihan anggota DPD R yang tidak sah. Sehingga, hal tersebut harus menjadi catatan penyelanggara pemilu baik KPU maupun Bawaslu, serta para calon persorangan sebagai peserta Pemilu 2024 depan.
Persiapan Pengawas Kecamatan
Ahmad Zubadillah, Anggota Bawaslu Jakarta Barat bilang, saat ini pihaknya juga terus menggiatkan pembekalan untuk anggota panitia pengawas kecamatan (Panwascam) dalam persiapan pelaksanaan tahapan pemilu. Nah, salah satu kegiatan terdekat yang butuh perhatian dalam pengawasan di antaranya verifikasi faktual dukungan minimal pemilih untuk calon persorangan DPD RI.
Rencananya, tahapan verifikasi faktual akan di gelar pada Februari 2023 mendatang. “Kami akan mengadakan pembekalan pada Jumat-Sabtu ini untuk seluruh tim pegawas di masing-masing kecamatan. Sehingga, pada awal tahun depan mereka ibaratnya sudah makin siap tempur,” ujar Zubadillah.
