JAKARTA. RAMBUKOTA – Sebanyak 300 ribuan dari 2,6 juta siswa madrasah yang telah ditetapkan menerima dana bantuan program Indonesia pintar (PIP) terancam molor pencairannya. Pasalnya, Kementerian Agama belum mampu merealisasikan distribusi bantuan penyaluran akibat kekurangan anggaran.
Alhasil, hambatan realisasi fasilitas bantuan PIP tersebut mendapat sorotan dari DPR RI. “Jangan sampai anak-anak yang seharusnya berhak menerima bantuan pendidikan dikorbankan akibat terkendala alokasi anggaran,” tutur Ketua DPR RI Puan Maharani sebagaimana dikutip dari Infopublik, Selasa (27/9/2022).
Berdasarkan laporan dari Panja Pendidikan Keagamaan Komisi VIII DPR RI, terdapat sekitar 2,6 juta siswa madrasah berhak mendapat bantuan dana pendidikan pada tahun 2022. Rinciannya, siswa Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) masing-masing sekitar satu juta orang, sedangkan sisanya merupakan siswa Madrasah Aliyah (MA).
Nah, dari 2,6 juta siswa tersebut, terdapat 300 tiga ratus ribu lebih yang belum menerima haknya. Hal itu karena Kementerian Agama (Kemenag) masih kekurangan dana sebesar Rp 242,1 miliar.
“Kami mendesak agar Pemerintah memperhatikan nasib anak-anak yang belum memperoleh haknya mendapat bantuan PIP. Segera realisasikan pemberian bantuan bagi siswa-siswa madrasah,” ujar politisi Partai PDI Perjuangan tersebut.
Selain bantuan dana bantuan PIP, persoalan pendidikan madrasah di Indonesia juga meliputi minimnya infastruktur pendukung kegiatan belajar mengajar. Menurut Puan, masih banyak anak di daerah kesulitan mendapat fasilitas pendidikan yang layak.
Ia mengingatkan, pemerintah pusat harus segera merealisasikan janji agar dana pendidikan yang ditransfer ke pemerintah daerah dapat diakses sepenuhnya, termasuk bagi madrasah. “Saya keliling ke berbagai daerah, saya menemukan berbagai masalah mengenai kurangnya fasilitas pendidikan bagi anak-anak. Ada yang tidak bisa sekolah karena sekolahnya sering kebanjiran, ada lagi yang karena tak punya seragam,” tukasnya.
