JAKARTA, RAMBUKOTA – Ketika nama dr. Soetomo disebut, ingatan bangsa biasanya langsung tertuju pada Boedi-Oetomo, organisasi yang lahir pada 20 Mei 1908 dan kemudian dikenang sebagai tonggak sejarah Kebangkitan Nasional. Namun sejatinya, jejak perjuangan dr. Soetomo tidak berhenti pada gerakan pendidikan, sosial, dan politik kebangsaan.
Ada satu sisi penting yang sering luput dibicarakan, yaitu perjuangan ekonomi. Buktinya, dr. Soetomo ikut menjadi aktor intelektual lahirnya N.V. Bank Nasional Indonesia di Surabaya. Sebagai sebuah institusi perbankan swasta pribumi yang berdiri pada masa kolonial Hindia Belanda.
“Gagasan besarnya jelas, bangsa yang ingin merdeka tidak cukup hanya sadar secara politik. Tapi, juga harus kuat secara ekonomi,” kata Firman Haris, Arsiparis Perbankan, Rabu (20/5/2026).
Pada masa itu, akses masyarakat pribumi terhadap lembaga keuangan masih sangat terbatas. Bank-bank Eropa lebih banyak melayani kepentingan kolonial dan kelompok usaha tertentu.
Kepentingan rakyat pribumi, terutama dalam memperoleh kredit, hipotek, modal kerja, dan dukungan usaha, belum menjadi prioritas. Dalam ruang yang timpang itulah dr. Soetomo melihat perbankan sebagai jalan perjuangan yang strategis.
Bukan perjuangan dengan teriakan. Bukan pula dengan slogan semata. Tetapi dengan lembaga, modal, tata kelola, dan keberanian membangun kemandirian.
Izin pendirian N.V. Bank Nasional Indonesia dikeluarkan pemerintah kolonial pada Mei 1929. Prosesnya tentu tidak sederhana. Pada masa kolonial, pendirian lembaga perbankan membutuhkan kehati-hatian dan pengawasan ketat.
Namun akhirnya izin diberikan dengan pertimbangan bahwa penduduk “Indonesia” perlu memperoleh kesempatan yang lebih adil dan setara dalam kegiatan ekonomi.
Dalam anggaran dasar bank tersebut, tercatat 18 nama pendiri. Susunan pengurusnya mencerminkan keterlibatan para tokoh pribumi yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan ekonomi rakyat. Direktur bank adalah Raden Mas Hario Soejono, dengan direktur pengganti Raden Pandji Soenario Gondokoesoemo.
Adapun para komisaris terdiri dari R. Soetomo, Raden Ngabei Soebroto, dr. M. Soewarno, Hadji Djakaria bin Barmawie, dan Raden Pandji Soeroso. “Modal awal bank ini mencapai f500.000, jumlah yang signifikan pada masa itu,” imbuh Firman.
Bank ini mulai beroperasi pada Januari 1930. Sebagian besar pinjamannya diarahkan untuk sektor perdagangan dan pertanian.
Data awal menunjukkan pinjaman untuk perdagangan mencapai sekitar f168.000, sementara pertanian sekitar f98.000. Ini menunjukkan bahwa sejak awal, bank tersebut memang diarahkan untuk menyentuh sektor riil masyarakat pribumi.
Menariknya, N.V. Bank Nasional Indonesia tidak hanya berdiri sebagai simbol, amun pastinya betul-betul menjalankan praktik perbankan modern pada zamannya.
Bank ini mempublikasikan neraca dan laporan laba rugi tahun 1930 di sejumlah koran Hindia Belanda. Pada tahun buku pertamanya, bank bahkan membayar dividen sebesar 6 persen, belakangan pada 1932 sebesar 5 persen.
Dengan ketentuan perbankan pada masa itu, khususnya berdasarkan Staatsblad No. 22/1934 dan 191/1937, N.V. Bank Nasional Indonesia di Surabaya kemudian ditetapkan sebagai Bank Kredit Rakyat Umum atau Algemeene Volkscredietbank. Ini memperkuat posisinya sebagai bagian dari ekosistem keuangan rakyat pada era kolonial.
Firman menjelaskan, sebagaimana jejak sejarah ekonomi pribumi pada masa penjajahan, data mengenai perkembangan N.V. Bank Nasional Indonesia masih terbatas. Tapi, ada beberapa sumber koran menyebutkan kegiatan bank ini hingga dekade 1940-an.
Di antaranya, berita tentang peringatan 1.000 hari wafatnya dr. Soetomo pada 1941, yang dihadiri oleh R. M. Hatmosoerono, Wakil Direktur Bank Nasional Indonesia.
Jejak lainnya muncul pada 1957 melalui iklan Panggilan Rapat Umum Luar Biasa yang diselenggarakan pada 1 Agustus 1957 di Kembang Jepun 180–184, Surabaya, oleh Komisaris Perseroan R.P. Soeroso. (Bersambung)
