JAKARTA, RAMBUKOTA – Pemerintah berharap peran organisasi masyarakat (Ormas) dalam partisipasi pembangunan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong fungsi perkumpulan agar menjadi mitra strategis pemerintah.
Pendataan atau pendaftaran Ormas juga perlu didorong agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan efektif. Hal tersebut terungkap dalam seminar yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta yang diikuti oleh 130 aktivis Ormas di Jakarta Barat pada Senin (25/11/2024) pagi.
M Naufal Pratama, Analis Kebijakan Ahli Pertama Direktorat Ormas Kemdagri mengatakan, hingga saat ini terdapat 597.409 organisasi yang terdaftar di seluruh Indonesia. Di mana, pendirian Ormas yang terbanyak berada di DKI Jakarta.
Sebagai rincian, 596.282 berbadan hukum, 46 merupakan Ormas asing, serta 1.081 berstatus surat keterangan terdaftar (SKT). “Selain itu, masih banyak lagi Ormas yang belum terdaftar di pemerintah, ” ujar Naufal ketika menyampaikan materi.
@rambukota.comJAKARTA, RAMBUKOTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berharap peran organisasi masyarakat (Ormas) dalam partisipasi pembangunan terus meningkat di tahun-tahun mendatang. Upaya tersebut dilakukan dengan mendorong fungsi perkumpulan agar menjadi mitra strategis pemerintah. Pendataan atau pendaftaran Ormas juga perlu didorong agar pemberdayaan yang dilakukan pemerintah bisa berjalan efektif. Hal tersebut terungkap dalam seminar yang digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta yang diikuti oleh 130 aktivis Ormas di Jakarta Barat pada Senin (25/11/2024) pagi.
Ia mengatakan, sejumlah Ormas yang telah terdaftar maupun berbadan hukum akan berhak dapat pemberdayaan dari pemerintah. Tujuannya yaitu agar menghasilkan perkumpulan yang sehat sehingga terhindar penyelewengan organisasi.
Pengawasan juga terkait dengan pengelolaan keuangan organisasi melalui kewajiban laporan ke pemerintah. “Jangan sampai organisasi bapak ini ditunggangi oleh kelompok teroris, atau tindak pidana pencucian uang (TPPU), ” kata Naufal.
Dia menambahkan, Kemdagri juga telah menyurati seluruh pemerintah daerah agar segera membentuk tim terpadu untuk pengawasan Ormas. Tim tersebut nantinya berfungsi untuk membantu penyelesaian Ormas yang sedang bersengketa yang berpotensi dapat menimbulkan gangguan ke masyarakat.
“Pemerintah harus siap memediasi pihak-pihak yang bersengketa, misalnya dengan memanggil Ormas yang bersengketa. Kalau tidak bisa berdamai di Kemdagri akan dilanjutkan ke pengadilan,” jelas Naufal.
Selain Naufal, turut hadir narasumber lain yaitu Ayi Afriandi, salah seorang praktisi Ormas yang membawakan tema Komitmen Ormas dalam Membangun dan Menjaga Keutuhan NKRI, serta Dr Usmar dari kalangan akademisi.
Matsani, Kepala Badan Kesbangpol Jakarta Barat mengatakan, seminar ini dihadiri oleh 26 Ormas yang ada di wilayah setempat. Ia berharap, pertemuan ini dapat meningkatkan kinerja Ormas sekaligus mendapatkan masukan-masukan untuk evaluasi pemerintah ke depan. Beberapa Ormas yang hadir di antaranya, Demo Care, LSM Abdi Rakyat, Fahmi Tamami, Kembang Latar, serta ICMI Muda Jakarta Barat.
