JAKARTA, RAMBUKOTA – Kesuksesan Pemilu 2024 mendatang sangat tergantung dengan upaya pengawasan dalam penyelenggaraan tahapannya. Oleh sebab itu, peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mulai dari tingkat pusat hingga kelurahan sangat strategis untuk mendorong pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.
Perlu strategi yang jitu agar pelaksanaan pengawasan pemilu bisa berjalan optimal selama 11 tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024. Hal tersebut diungkapkan Junaidi, pengamat politik sekaligus mantan Ketua KPU Jakarta Barat dalam seminar dan diskusi bertema “Pengawasan Pemilu Partisipatif” yang digelar Bawaslu Jakarta Barat pada Rabu (15/3/2023).
Menurut Junaidi, sedikitnya terdapat lima kiat yang dapat dilakukan Bawaslu agar pengawasan pemilu berjalan efektif. Pertama, mendorong peran serta masyarakat secara aktif dalam melakukan pengawasan tahapan pemilu.
“Sebagai contohnya Panwas keluarahan harus aktif berkoordinasi dengan RT atau RW untuk ikut mengawasi bahkan bersedia dihubungi, misalnya dalam tahapan pencocokan dan penelitan (coklit) calon pemilih,” jelas Junaidi.
Selanjutnya, pengawas pemilu harus bersedia menyiapkan sarana dan prasarana untuk membantu kemitraan. Ketiga, menjalin kemitraan strategis salah satunya dengan kelompok warga tertentu.
Keempat, imbuh Junaidi, pengawas pemilu di berbagai tingkatan juga harus mampu membangun komunikasi dengan partai atau peserta politik demi fokus pada upaya pencegahan pelanggaran. Kelimam “Panwas juga perlu menjalin kemitraan dengan media yang bisa menyebarkan informasi secara luas,” kata dia.
Mahyudin, Anggota Bawaslu DKI Jakarta mengatakan, tugas pengawasan pelaksanaan pemilu merupakan kewajiban seluruh komponen bangsa, tidak akan bisa dilaksanakan oleh hanya satu lembaga. Sebab, nantinya ada ruang-ruang di lapangan yang belum mampu diawasi Bawaslu sehingga perlu pengawasan bersama dengan masyarakat.
Misalnya saja, gejolak dan perkembangan suhu politik di media digital. Untuk dapat menggandeng peran serta warga, Bawaslu tengah membangun komunitas di dunia maya lewat peluncuran aplikasi Jarimu Awasi Pemilu.
“Media sosial merupakan salah satu bagian yang menjadi kekhawatiran kami, sebab selama ini isu SARA dan hoaks yang menjadi persoalan. Itulah tantangan kita bersama dalam pelaksanaan pemilu,” kata Mahyudin.
Ia berharap, lewat aplikasi tersebut partisipasi warganet untuk memahami sekaligus melaporkan potensi pelanggaran Pemilu 2024 semakin aktif. Selain itu, pengaduan masyarakat akan memberikan pandangan baru bagi Bawaslu untuk memrosesnya lebih lanjut.
Menurut Mahyudin, seluruh personalias Bawaslu baik tingkat kota hingga kelurahan juga harus meningkatkan sosialisasi ke masyarakat demi kesuksesan penyelenggaraan pemilu yang adil dan berintegritas. “Harus mampu bekerja, bagaimana menghimpun berbagai informasi yang terjadi. Serta membuat strategi dalam menangani potensi dugaan pelanggaran yang mungkin terjadi yang tidak sesuai UU,” jelas dia.
Oding Junaidi, Ketua Bawaslu Jakarta Barat mengatakan, saat ini tahapan pemilu telah memasuki tahapan proses pencocokan dan penelitian (coklit) calon pemilih berdasarkan tempat pemungutan suara (TPS) dan proses verifikasi calon perseorangan untuk calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
